Catatan 2007 no 7 - Bencana dan Respon Institusi Publik

Setiap melihat kejadian bencana yang terus berulang, sebagai "pemburu bencana":), saya selalu berfikir apa yang salah dengan semua kejadian ini? Kurang sahihkah informasi yang kita miliki? Kurang sigapkah kita dalam memahami berbagai perubahan bentang alam di sekeliling kita? Istilahnya kayak kita berobat ke dokter, obatnya itu-itu juga walaupun tidak sembuh-sembuh. Sudah seberapa pahamkah sebenarnya kita semua, misalnya dalam kasus longsor ini. Kehawatiran saya selalu muncul, nantinya yang dijadikan kambing hitam lagi soal "illegal logging". Tidak berarti saya menolak fakta ini, tapi menyelesaikan soal2 longsor ini mesti juga melihat aspek soal engineeringnya, terutama di daerah yang rawan atau kestabilan lahannya terganggu. Rumit juga menjawabnya, apalagi ditengah perilaku yang ingin serba instan.


Gambar: Rekaman berbagai kejadian gempa bumi dengan berbagai skala (sumber, ESDM)

Dibilang sulit menyelesaikannya secara sistematik nggak juga:) Dibilang gampang sekali, nggak juga. Ini mungkin pendapat saya pribadi dari perasaan hati yang sangat dalam setelah mengamati dan terlibat dalam berbagai penanganan bencana: pertama, Banyak mungkin para pengambil kebijakan yang mengangap bahwa soal bencana ini bukan dari persoalan lingkungan yang harus dibenahi secara sistemik dan komprehensif. Kita tidak akan heran, mungkin beberapa saat setelah banjir beres, kita akan kembali melakukan "bussiness as usual", sama seperti kejadian-kejadian bencana sebelumnya.

Kedua, ini yang membuat saya sangat-sangat menganggu. Institusi publik mengalami demoralisasi yang luar biasa saat ini. Ada semacam kesenjangan yang ruuar biasa jauhnya antara apa yang dirumuskan oleh lembaga publik ini baik itu kebijakan, program, dll. dengan apa yang secara langsung dirasakan masyarakat. Otokritik dan dialog-dialog kritis untuk menyelesaikan persoalan seringkali dihindari untuk sesuatu tujuan yang saya nggak ngerti:) Mengingatkan kolega atau kawan untuk berbuat sebagaimana mestinya, tidak dianggap sebagai bagian kesehariaan dalam mengkomunikasikan persoalan dan mencari solusi.

Dibilang sulit menyelesaikanya, saya bilang nggak juga. Saya list beberapa pengalaman yang sudah dialami yang mungkin kita bisa belajar banyak:

1997-1998 -- kebakaran hutan
2002 & 2007 -- banjir besar jakarta
2004 -- gempa, tsunami di Aceh dan Nias
2005 -- sampai sekarang --> gempa, gunung berapi, tsunami, lonsor, banjir, LAPINDO, dll..

Kayaknya dengan contoh diatas kita sudah cukup banyak referensi. Menyelesaikan persoalan bencana saat ini tidak bisa sepotong-sepotong dan memerlukan komitmen yang kuat dan konsisten. Apalagi setelah BALI ROAD MAP, penyelesaiannya harus jadi bagian dari Disaster Risk Reduction (DRR) karena kompleksitas penyebabnya sudah begitu ruaar biasa. Tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan, kalau kita menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan menyeluruh, dampaknya bisa diminimalkan.